Privatisasi Air Minum, Perlukah…???

November 8, 2010 § Leave a comment

waterAmanat undang-undang dasar 1945 dalam pasal 33 ayat 3 secara jelas menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bunyi ayat dalam pasal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengakses sumber daya alam di Indonesia khususnya air. Namun, hingga kini, hak atas air bagi setiap individu terancam dengan adanya agenda privatisasi dan komersialisasi air di Indonesia, karena apa yang terkandung dalam UUD 1945 sangat bertentangan dengan UU no 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam UU No 7 tahun 2004 tepatnya di pasal 9 ayat 1 dijelaskan bahwa hak guna usaha air dapat diberikan pada perseorangan atau badan usaha dengan izin pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Esensi dari kedua ayat ini berbeda. dalam prinsip hukum, ada prinsip yang menyatakan bahwa undang-undang yang lebih rendah harus berdasarkan pada undang-undang yang lebih tinggi, “Dalam kedua ayat ini, seharusnya UU no 7 Tahun 2004 berdasarkan kepada pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 namun kenyataanya UU No 7 tahun 2004 ini berbeda dengan pasal 33 UUD 45.

Adanya UU No 7 Tahun 2004 ini, sumber-sumber air bisa di kelola oleh pihak swasta, dengan kata lain, sebagai pihak swasta motivasi ekonomi cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan fungsi sosial. Sehingga dampak yang terjadi dari UU No 7 tahun 2004 tersebut adalah saat masyarakat sulit mengakses air bersih karena ketiadaan akses baik secara geografis  maupun ekonomis. Salah satu provinsi yang telah menggunakan aturan ini adalah

Melalui privatisasi ini, maka jaminan pelayanan hak dasar bagi rakyat banyak tersebut akhirnya ditentukan oleh swasta dengan mekanisme pasar“siapa ingin membeli /siapa ingin menjual”.

Sebagai   masyarakat kita harus melakukan judisial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan UU no 7 tahun 2004 tersebut.

Ketergantungan ekonomi dan eksplotasi Tarif

Tampaknya Indonesia harus banyak belajar dari pengalaman buruk yang dialami oleh bangsa eropa dalam hal privatisasi penyediaan air minum, seperti perancis. Dengan semangat untuk memberikan peningkatan air minum dan layanannya, Uni Eropa menerapakan standar kualitas yang lebih tinggi dari apa yang WHO keluarkan. Akibatnya  akan berdampak pada mahalnya biaya investasi dalam  pengolahan air minum.

Dampaknya, hamper seluruh kota-kota besar di perancis tidak mampu melakukan itu, sehingga terjadilah privatisasi pengolahan air minum. Mengingat mahalnya biaya untuk pengolahan air ini baik itu modal dan teknologi maka perusahaan besar saja yang mampu berinvestasi. Pada level ini terjadi lah monopoli penyediaan air dan penetapan harga. DKI Jakarta menjadi portet hal ini, dengan membagi pengelolaan air menjadi dua wilayah kerja: bagian barat dan bagian timur, yang bermitra dengan perusahaan raksasa Perancis dan Inggris.

Dibandingkan dengan investor lokal, perusahaan asing lebih mumpuni dalam hal pendanaan, teknologi, sumber daya manusia. Kontrol investor  asing sangan dominan dalam penentuan harga kepada konsumen daripada pemerintah, hal ini menjadikan Indonesia kian terpuruk secara ekonomi, social maupun politik.

Apa kata World Bank

World Bank menyatakan “ Manajemen sumberdaya air yang efektif haruslah memperlakukan air sebagai “komoditas ekonomis” dan “ partisipasi swasta dalam penyediaan air umumnya menghasilkan hasil yang efisien, peningkatan pelayanan, dan mempercepat investasi bagi perluasan jasa penyediaan”.   (World Bank, 1992).  Privatisasi air akan meliputi jasa penyediaan air di perkotaan, maupun pengelolaan sumber-sumber air di pedesaan oleh swasta.

Menurut World Bank, air yang diperoleh masyarakat saat ini masih berada di bawah “harga pasar” dan perlu dinaikkan.  Baik World Bank dan ADB dalam “Kebijakan Air”-nya mendorong diterapkannya mekanisme harga yang mengadopsi apa yang disebut sebagai Full Cost Recovery.  Secara singkat, Full Cost Recovery berarti konsumen membayar harga yang meliputi seluruh biaya. Dengan demikian privatisasi, sebagaimana yang telah terjadi di sejumlah negara, identik dengan kenaikan harga tarif air.  Pada kenyataanya, justru kelompok masyarakat miskin yang akan semakin jauh dari akses terhadap air dengan meningkatnya tarif air.

Air sebagai kebutuhan dasar dengan kebutuhan yang selalu meningkat… Akankah kita Rakyat yang memiliki banyak sumber daya air namun mati kekeringan….

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Privatisasi Air Minum, Perlukah…??? at Indonesiaku sayang, Indonesiaku Malang.

meta

%d bloggers like this: